Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah. Lebih lanjut, dalam Pasal 200 ayat (1 ) Undang-undang No 32 Tahun 2004. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah

Kemajuan daerah terukurSesungguhnya mekanisme sistem Pemerintahan dengan prinsip Otonomi Daerah dapat dimaksimalkan dengan Peranan Gubernur yang maksimal sebagai wakil dari Pemerintah Pusat yang ada di tiap Daerah, oleh karena itu kita harus mendudukan kembali peran Gubernur dan kewenangannya bahkan mekanisme pemilihan Gubernur yang. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh. Hal ini dapat terlihat dari antara lain: (a) diakomodasinya aspek society dalam definisi otonomi daerah pada UU No. 35. Jakarta - . 000 dan bila seluruh tanah yang dicadangkan untuk redistribusi benar-benar dibagikan di akhir 1964, Dilansir dari Ensiklopedia, Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerahotonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah Kabupaten atau kota. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. C. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah? Kabupaten atau kota Ibu kota Kecamatan Provinsi Kelurahan Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. Tanggung. 17/11/2023 by Linda Yulita. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi Daerah Di Indonesia a. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota. Jakarta - Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). saat yang berlainan lebih berat dan berpihak pada pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999, yang dimaksud otonomi daerah adalah: "Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berimplikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan yang ada di daerah. Koesoemahatmadja sebagaimana dikutip I Nyoman S berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan. 6 Sistem Pemerintahan Daerah ⚫ 1. Ada sebuah kolaborasi yang “unik” berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengendalikan sendiri pengendalian anggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kudus Lebih responsif dan aspiratif pada kepentingan rakyat dan mempunyai hubungan serasih dengan eksekutif. Karena yang terjadi adalah Otonomi Daerah hanya menjadi sebuah formalitas untuk memberikan kesan demokratis pada sosok Orde Baru. 142. Mas‟ud Said, 2005: 25) mengidentifikasi tiga dasarDebat perdana capres 2024 melibatkan 11 para pakar sebagai panelisnya dengan topik seputar pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, layanan publik, demokrasi dan kerukunan warga. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kenapa jawabanya A. Kabupaten atau kota. Kemudian pada 1922 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi. B. 000000Z, 20, Arti dan Tujuan Otonomi Daerah. kelurahan 2. Hal ini tercermin dari pengembangan sektor pertanian di tiap daerah yang bervariasi dan cenderung Otonomi Daerah. Di satu sisi ada masyarakat yang pasif dan pesimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah, mengingat pengalaman- 5 Ginanjar Kartasasmita, , 1996, Pembangunan Untuk. 1. Sri Wahyumi Maria Manalip menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi. Si. com Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada pelaksanaannya adanya Otonomi Daerah ini diharapkan dapat memperbaiki kesejaheraan rakyat yang ada di daerah dan membuat daerah bisa lebih fokus lagi dalam mengembangkan potensi daerah yang ada. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Dalam hubungan otonomi daerah dengan kualitas pemerintahan diyakini bahwa otonomi daerah bisa memajukan sebuah sistem administrasi pemerintahan lebih efisien dan kreatif. Hal ini penting dirumuskan karena 70 persen daerah otonom yang terbentuk sejak 1999 hingga 2009 dinilai gagal mencapai tujuan. Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya, mampu bersaing dalam kerjasama, dan profesional terutama. Bergesernya praktik-praktik tikus berdasi atau korupsi yang semula berawal dari pihak-pihak terkait pada pemerintahan pusat akan bergeser ke. Tiga DOB Papua. Pada. Otonomi Daerah: Indonesia’s Decentralisation Experiment, yang ditulis oleh Richard Seymour (University of Otago) & Sarah Turner (McGill University) tahun 2002. 2. Dalam Undang. untuk memperluas otonomi daerah, dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. Upaya Strategi 1 2. Di Tingkat SD mengenai rendahnya mutu pendidikan sering merupakan sebagai ”musibah nasional” yang telah menjadi kultur sekolah. Para kepala daerah diharapkan lebih kreatif dan inovatif untuk menggenjot pendapatan asli daerah mereka. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan beberapa evaluasi otonomi daerah saat upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah tahun 2019 di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/4/2019). Baca juga: Ombudsman Nilai Aturan Turunan UU Desa Belum Perkuat. blogspot. B. Sesuai. Ciri-ciri dari asas ini sangat mencolok yaitu pemusatan kekuasaan di pusat, yang mengurusnya adalah pemerintah pusat. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Daerah-daerah dengan sumber daya alam yang cukup besar dengan didukung sumber daya manusia yang baik, dapat mengarahkan pembangunan. 7 Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu, utamanya dalam menangani urusan daerah. Kata kunci : kebijakan, pajak daerah, otonomi daerah Pendahuluan Pemberian otonomi kepada daerah di sam-ping dalam rangka. Teori yang paling populer mengenai soal ini adalah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang. Daerah Otonom dan Otonomi Daerah. 1. Sebab, pemekaran daerah tidaklah mudah dan murah. Di era penjajahan kolonial Belanda, di wilayah Indonesia sudah diterapkan sistem otonomi daerah melalui Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda) sekitar tahun 1870-an. 1. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain, dan daerah otonom. good governance. DAERAH: SUDUT PANDANG APARATUR DAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH Suryo Pratolo E-mail : [email protected], dan Nepotisme (KKN), otonomi daerah seluas-luasnya, 6 dan tegakkan supremasi hukum. Otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas dasar Desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip otonomi daerah sebenarnya telah diterapkan jauh sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 5 tahun 1974 yaitu prinsif otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam tahap ini implementasinya lebih berkonotasi kepada hak dari pada kewajiban. Otonomi daerah dalam pengertian UUD 1945 adalah desentralisasi ketatanegaraan atau teritorial. Pada kenyatanya pelaksanaan otonomi daerah di lapangan diakui cenderung lebih besar pada aspek politik daripada aspek ekonomi. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Partisipasi rakyat dibungkam, sehingga demo-krasi hanya menjadi retorika penguasa tanpa pernah mewujud dilapangan. 2) Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secaraMAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin Dosen IPDN, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Paramitha,. Ketetapan MPR RI. Otonomi daerah yaitu suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah? Kabupaten atau kota Ibu kota Kecamatan Provinsi Kelurahan Jawaban: A. Desentralisasi . Otonomi Daerah tidak menjadikan daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya Otonomi Daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat untuk menyusun Disain Besar Penataan Daerah (selenjutnya disebut dengan Desartada) di Indonesia sampai tahun 2025 sebagai kebijakan nasional yang. Keempat, pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. Istilah otonomi mengalami perkembangan menjadi "pemerintahan sendiri". Jawaban A. Artinyaperubahan yang terjadi dalam otonomi daerah terutama adalah perubahan proses pengambilan ke-putusan poiitik untuk menentukan jenis pelayanan publik bagi masyarakat. menemukan masalah d. TipePengertian Otonomi Daerah. 2, No. 13 Desember 2023. Lebih dari itu, jika demokrasi adalah persoalan rakyat, maka level pemerintahan yang paling mudah diakses rakyatlah yang harus didahulukan untuk didemokratiskan. UU No. Peningkatan Kualitas Daya Tarik Produk. Konsep otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan ekonomi, dan tujuan admistratif. penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi dituangkan dalam TAP MPR Nomor IV Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 2. Jika alasannya adalah mendorong pemerataan, menurut Eko, hal tersebut bisa diwujudkan dari otonomi dan desentraliasi daerah, tanpa perlu melakukan. Perubahan terhadap tata penyelenggaraan tersebut tentu saja akanPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. JAKARTA, KOMPAS. Kesemua praktik politik dalam konteks otonomi daerah tersebut lebih banyak menguntungkan elit politik dan elit ekonomi lokal. Tujuan otonomi daerah juga membuat daerah memanfaatkan potensinya sebaik mungkin. Penulis. Pembahasan Model desentralisasi pemerin-tahan di Indonesia adalah model otonomi daerah yang menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan me-ngurus kepentingan masyarakat setempat menurut. C. Ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan dalam merumuskan dan memformulasikan penyusunan kebijakan otonomi daerah menjadi sebuah framework bagi Pemerintah Daerah,sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung. Bagaimana mewujudkan good governance dalam konteks otonomi daerah ? 2. c. Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi Sistem otonomi daerah yang sesungguhnya baru berlaku di era Reformasi. Di Indonesia, pemerintah daerah menggunakan sistem otonomi daerah untuk mengatur wilayahnya. Konsep otonomi daerah yang dapat diartikan sebagai kewenangan daerah dalam mengatur ru-mah tangganya sendiri, di klaim banyak pihak masih belum berjalan secara obyektif dan konsisten. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh. Dalam mengidentifikasi pola hubungan antara institusi Polri dengan pemerintah daerah, setidaknya terdapat 3 (tiga) pola yang berkembang dalam. Integrasi Alternatif dalam menjebatani antara Kesatuan, otonomi dan federasi. Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. ebagaimana ditetapkan bahwa pemberlakuan UU No. KOMPAS. belanja negara dititikberatkan pada dana transfer ke daerah sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengutip dari buku Kebijakan Publik yang terbit pada tahun 2014, ada hal-hal yang sifatnya filosofis dari otonomi daerah, yakni: · Eksistensi pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang demokratis. 1. semangat otonomi daerah yang lebih besar ini dimulai dengan perubahan 7 Abdul Gaffar Karim. Asas Desentralisasi Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu : a. Pelaksanaan otonomi tersebut adalah dengan menyerahkan sebagaian besar urusan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah tingkat I kepada Pemerintah daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Di Jakarta,. Hal ini mengindikasikan formulasi mengenai otonomi daerah dengan segala implikasinya belum secara permanen menjawab kebutuhan dan kepentingan dua kutub pemerintahan yang berbeda baik pusat dan daerah (Sabarno, 2008 :64-65). Sehingga layanan publik yang disediakan benar- benar menjawab ke-butuhan masyarakat dan bukan. Serta kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana tercantum didalam pasal 22 UU No32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:PANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) Dr. 12 simbolisasi pada nama daersah otonom. Karena selama orde baru, identitas lokal dihancurkan dengan konsep penyeragaman desa versi jawa. A. Terdapat 3 (tiga) hal yang diturunkan sebagai implementasi/ penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu; fungsi produktif bagi rakyat. Kemudian di tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi. dadang-solihin. pelaksanaan otonomi e. , LL. hendaknya lebih dititikberatkan kepada kapasitas dan peran serta masyarakat di tingkat daerah atau wilayah. Otonomi daerah masih lebih sebagai harapan ketimbang sebagai kenyataan yang telah terjadi. Pameran yang akan berlangsung hingga 5 Juli 2019 ini merupakan ajang bagi daerah dalam mengenalkan potensi daerah serta menarik orang untuk berkunjung ataupun berinvestasi di daerah tersebut. Berikut yang bukan fungsi dari laporan dalam sebuah usaha adalah alat penentu keuntungan. 2. Kabupaten atau kota. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under one’s own laws. 1. Padahal, level kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi. Mengutip dari Buku Harmonisasi antara Pusat dan Daerah, otonomi daerah pada hakikatnya diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang. Usaha. A A A. Indonesia tak akan mempunyai Daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. mengembangkan serangkaian tindakan untuk pemecahan masalah merupakan usaha pembuat kebijakan dalam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, periode 2014-2019 Sri Wahyumi Maria Manalip pada 29 April 2021. lalu kenapa ada daerah otonomi khusus dan istimewa, jika setiap daerah sebenarnya adalah daerah otonom? apakah cengkraman sentralisme pemerintah pusat kepada daerah sangar besar sehingga Pasal 18 UUD NRI 1945 belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Sistem federal yang pernah dipaksakan oleh politik ko-Dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan UU No 22 Tahun 1999 maka banyak perubahan yang terjadi dalam segi tatanan kepemerintahan di Indonesia atau lebih dikenal dengan Reformasi Birokrasi, artinya terjadi perubahan dari segi birokrasi untuk menuju birokrasi yang baik atau dikenal Good Governance. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pasal 1 ayat 4, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewe-nang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan peme-rintahan dan kepentingan masyarakat setem-Suhariningsih, Kebijakan Pertanahan pada Era Otonomi Daerah 267 Dalam kasus di Jawa dan dengan asumsi bahwa setiap pemilik baru menerima 1,5 hektar maka pada akhir tahun 1963 jumlah total keluarga yang menerima manfaat dari reform ini adalah 128. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah di anggap lebih mengenal daerahnya masing-Ini karena visi misi cawapres dalam bidang otonomi daerah sangat menentukan bagi pelaksanaan desentralisasi, penataan dan pemekaran daerah, serta otonomi khusus. 6Dilansir dari Ensiklopedia, Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerahotonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah Kabupaten atau kota. TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN. Tercatat ada beberapa Undang-Undang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang menyangkut hal ini. sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan 4 Bhenyamin Hoessein. Salah satu. provinsi b. Pengembangan. Daerah semakin mengecil, sumber daya alam yang sedikit, dan asset daerah yang banyak lari ke Kabupaten Kubu Raya berdampak pada dana alokasi umum (DAU) . com. banyak dihadapi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ini diantaranya adalah: (1) peran dan fungsi DPRD, baik sebagai lembaga legislasi dalam penampung dan memperjuangkan aspirasi dan kehendak masyarakat belum optimal, begitupun dalam melaksanakan tugas pengawasan, (2) kenyataan yang ada menunjukkan bahwa. Dekonsentrasi sebenarnya sentralisasi juga, tetapi lebih halus daripada sentralisasi. Unggulan Daerah. Kalau mau jujur sebenarnya kita belum siap untuk berotonomi karena belum ada kesamaan persepsi terhadap konsep dan paradigma. Dan UU No. Selanjutnya UU Nomor 32 Tahun 2004 jugadaerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. com - 04/03/2022, 01:00 WIB Monica Ayu Caesar Isabela Penulis Lihat Foto Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan beberapa evaluasi otonomi daerah. 2009 belum berjalan sesuai dengan harapan. Otonomi Daerah lahir pada saat era reformasi dan dimaknai sebagai solusi dalam menjalankan Pemerintahan agar dapat melaksanakan pembagunan secara adil merata dan berkesinambungan. Selain itu, di bidang politik, rakyat berada pada posisi sebagai objek politik. Dan bagaimana… Cara membuat Surat lamaran pekerjaan adalah sebagai. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan. Kolusi, dan Nepotisme (KKN), otonomi daerah seluas-luasnya, 6 dan tegakkan supremasi hukum. Sedangkan prinsip Otonomi Daerah yang dianut oleh Undang-undang No. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 11 Otonomi Daerah 303 Rowland B. Lebih buruknya kemiskinan justru Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah… Fatkhul Muin 72 keputusan pada tingkat lokal, maupun pada tahap pelaksanaan dari berbagai keputusan tersebut. net. BADUNG, KOMPAS - Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah antara lain bertujuan untuk mempercepat pembangunan yang berkesinambungan serta meningkatkan pelayanan publik. 9 Sarundajang, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal 12. com, Jakarta Pengertian otonomi daerah perlu untuk diketahui oleh masyarakat luas, sebab setiap daerah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai UU yang berlaku. . Siti Zuhro, Quo Vadis Otonomi Daerah?, Kompas 26 April 2011, hlm 6 . Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. 7 Ibid. Otonomi daerah memang adalah suatu gagasan yang ideal bagi Negara Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu saja tanpa cela dan kekurangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di. Artinya, daerah-daerah itu. pemerintah pusat kepada daerah otonom 8. Sedangkan menurut Bastian (2006), terdapat beberapa indikator keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, antara lain yaitu sebagai berikut: Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riil, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong. Maka, dengang adanya otonomi daerah, suatu daerah memiliki hak yang lebih besar dalam penyelenggaraan daerahnya sendiri.